SAROLANGUN - Dalam rangka mewujudkan penerimaan CPNS yang sehat dan berkualitas organisasi kemahasiswaan yang memilki fungsi sebagai control social bagi pemerintah sarolangun. Pasalnya Gerakan Mahasiswa Sarolangun(GMS) akan turun langsung melakukan pemantauan dengan membentuk Tim Pemantau penerimaan CPNS guna menghindari terjadinya kecurangan pada penerimaan tersebut.
Hal itu di ungkapkan oleh ketua GMS Husnil Aqili kepada sejumlah media kemarin (16/10) mengaku terkait banyaknya isu isu miring tentang proses CPNS di sarolangun dirinya bersama kawan kawan dan juga bidang Advokasi HAM dan Kebijakan Publik akan bergerak turun keakar rumput untuk merealisasi control social sebagai seorang mahasiswa.
“ Guna menghindari terjadinya kecurangan terkait rekrutmen CPNS kita akan pantau semaksimal mungkin agar proses penerimaan itu sesuai dengan aturan yang ada.” Tuturnya.
Bentuk pemantauan tersebut dikatakanya bahwa Tim pemantau CPNS telah di bentuk dan dipimpin langung oleh Bidang Advokasi hal itu dilakukannya sebagai bentuk control social agar terwujudnya CPNS yang sehat di sarolngun.
“ Tim sudah kita bentuk dan di pandu langsung oleh bidang advokasi, namun kami tidak lain dan tidak bukan sebagai kntrol social guna terwujudnya system CPNS yang sehat dan transparan, ya jika nantinya saat turun terdapat hal hal yang janggal kita akan lakukan tahapan Audiensi dengan pihak kepanitiaan dan jika tahap audiensi tidak menemui jalan baru kita turun aksi .” Tegasnya dengan lantang.
Ditempat yang berbeda Ketua Bidang Advokasi Ham Dan Kebijakan Publik Sakirin saat di Tanya terkait persoalan itu juga membenarkannya, dirinya bersama kawan kawan yang lain siap melakukan kontrol social ke akar rumput.
“ Kami siap , untuk sarolangun secara utuh kita wajib kawal dan pantau habis proses penerimaan CPNS itu, sebab kita yang kita inginkan CPNS sarolangun sehat dan out put nantinya akan lahir CPNS yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya nanti.” Cetus Sakirin.
Ia berharap Pihak panitia CPNS Sarolangun terutama Sekda dan juga pihak BKD bisa benar benar serius terkait persoalan ini dan yang terpenting utamakan kualitas bukan kuantitas. (hid)
